BERITALANSIR - Terlepas dari polemik soal kelembagaan anti korupsi di Indonesia, baru-baru ini lembaga peneliti Transparansi Internasional mengeluarkan sebuah peta dunia yang menunjukkan negara-negara paling korup di dunia. Walaupun diklaim, tidak ada satu pun tempat di bumi ini yang benar-benar terbebas dari korupsi.
"Pertumbuhan ekonomi yang cepat di mana pemerintah menolak untuk menjadi transparan dan mentolerir korupsi, akan menciptakan budaya impunitas di mana korupsi tumbuh subur," ungkap salah satu pimpinan Transparansi Internasional Jose Ugaz dalam siaran persnya.
Peta dunia yang dikeluarkan ini memang sengaja dibuat berwarna, dari kuning hingga ke merah, yang menunjukkan tingkat korupsi paling tinggi di dunia, termasuk di dalamnya Somalia dan Korea Utara yang sangat jauh dari potensi angka sempurna 100.
Seperti Australia misalnya, meskipun dalam peta diwakili oleh warna kuning yang relatif sehat dengan skor 80, tapi negara tersebut terus meluncur ke peringkat 11 dari 175 negara di dunia.
Sementara itu, Indonesia menurut Peta Dunia Korupsi, menunjukkan representasi yang sangat mengkhawatirkan, karena masuk dalam zona merah bersama Brasil, Rusia, China, Meksiko, Nigeria dan Turki.
Artinya, dari peringkat 0 hingga 175 tersebut, tetap mengacu pada keinginan setiap negara untuk memberantas korupsi. Sehingga, peringkat ini juga menunjukkan masih adanya negara yang pemimpinnya lemah atau tidak efektif secara umum untuk melawan korupsi, ancaman bagi keberlanjutan ekonomi mereka dan demokrasi agak rapuh.
Sehingga, peringkat-peringkat setiap negara akan berbeda. Negara-negara seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia dan Swedia, yang sementara ini mencetak skor terbaik, bukan tidak ada korupsi melainkan sikap dari negara masing-masing dalam berjuang melawan korupsi.
Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional, telah mengirimkan pesan ke negara-negara, seperti Myanmar (21) Afghanistan (12) dan Korea Utara (8), yang tengah bergulat dengan isu pemberantasan korupsi yang endemik di negara mereka. Ini sebuah pernyataan keras bahwa pemimpin negara harus menciptakan masyarakat yang lebih tahan terhadap sistematis korupsi. Itu berarti mengambil pendekatan yang lebih inklusif untuk memerangi korupsi.
"Suap dan penawaran di ruang belakang tidak hanya mencuri sumber daya dari yang paling rentan - mereka merusak keadilan dan pembangunan ekonomi, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pemimpin," pungkas Transparansi Internasional.
|Transparency Internatiobal|ty|
"Pertumbuhan ekonomi yang cepat di mana pemerintah menolak untuk menjadi transparan dan mentolerir korupsi, akan menciptakan budaya impunitas di mana korupsi tumbuh subur," ungkap salah satu pimpinan Transparansi Internasional Jose Ugaz dalam siaran persnya.
Peta dunia yang dikeluarkan ini memang sengaja dibuat berwarna, dari kuning hingga ke merah, yang menunjukkan tingkat korupsi paling tinggi di dunia, termasuk di dalamnya Somalia dan Korea Utara yang sangat jauh dari potensi angka sempurna 100.
Seperti Australia misalnya, meskipun dalam peta diwakili oleh warna kuning yang relatif sehat dengan skor 80, tapi negara tersebut terus meluncur ke peringkat 11 dari 175 negara di dunia.
Sementara itu, Indonesia menurut Peta Dunia Korupsi, menunjukkan representasi yang sangat mengkhawatirkan, karena masuk dalam zona merah bersama Brasil, Rusia, China, Meksiko, Nigeria dan Turki.
Artinya, dari peringkat 0 hingga 175 tersebut, tetap mengacu pada keinginan setiap negara untuk memberantas korupsi. Sehingga, peringkat ini juga menunjukkan masih adanya negara yang pemimpinnya lemah atau tidak efektif secara umum untuk melawan korupsi, ancaman bagi keberlanjutan ekonomi mereka dan demokrasi agak rapuh.
Sehingga, peringkat-peringkat setiap negara akan berbeda. Negara-negara seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia dan Swedia, yang sementara ini mencetak skor terbaik, bukan tidak ada korupsi melainkan sikap dari negara masing-masing dalam berjuang melawan korupsi.
Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional, telah mengirimkan pesan ke negara-negara, seperti Myanmar (21) Afghanistan (12) dan Korea Utara (8), yang tengah bergulat dengan isu pemberantasan korupsi yang endemik di negara mereka. Ini sebuah pernyataan keras bahwa pemimpin negara harus menciptakan masyarakat yang lebih tahan terhadap sistematis korupsi. Itu berarti mengambil pendekatan yang lebih inklusif untuk memerangi korupsi.
"Suap dan penawaran di ruang belakang tidak hanya mencuri sumber daya dari yang paling rentan - mereka merusak keadilan dan pembangunan ekonomi, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pemimpin," pungkas Transparansi Internasional.
|Transparency Internatiobal|ty|
No comments