BERITA LANSIR, JAKARTA - Kran impor jeroan dari berbagai negara yang dikeluarkan pemerintah telah menjadi polemik tersendiri.
Tahun lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa jeroan adalah makanan hewan. Lalu kenapa tahun ini impor jeroan tersebut dilakukan?
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Ketut Diarmita mengatakan bahwa jeroan bukanlah makanan yang asing untuk masyarakat Indonesia, bahkan negara-negara maju Eropa sekalipun.
"Secara kultur, untuk masyarakat Indonesia, makan jeroan sebenarnya sudah jadi budaya. Artinya itu sebenarnya dari dulu tidak jadi masalah. Bahkan untuk masyarakat tertentu, jeroan merupakan makanan kelas tinggi," kata Ketut, di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (19/7) kemarin.
Melihat fakta di lapangan, lanjut Ketut, kebutuhan daging terus meningkat dan juga keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan protein dengan harga yang terjangkau pada masyarakat membuat kebijakan impor menjadi pilihan saat ini.
"Dan yang makan jeroan sebenarnya bukan hanya kita di Indonesia. Di Eropa, seperti Italia, Spanyol, Skotlandia, Turki, Korea, Jepang masih makan jeroan," ujar Ketut.
Kebutuhan akan daging khususnya di Jabodetabek, tambah Ketut, sangatlah tinggi. Di lain pihak tugas Kementan juga menjaga harga daging tetap stabil di kisaran Rp 80.000 per kg.
Dengan banyaknya permintaan, maka harga jelas menjadi fluktuatif. Akhirnya, Kementan mencari pilihan.
"Kita beri choices ada daging segar, frozen, dan jeroan. Sebenarnya kalau impor sapi bakalan kita sekaligus impor jeroan. Karena selain kulit kan ada jeroan juga. Itu ada sekian ribu jeroan, dan kita makan, bukan dibuang," kata Ketut.
Di samping itu, kebijakan impor jeroan yang dilakukan pemerintah hanya merupakan rencana jangka pendek dalam rangka menstabilkan harga daging sapi dan juga pemenuhan protein di masyarakat.
Menteri Pertanian pun menegaskan, jumlah jeroan sapi yang diimpor tidak lebih besar dari jumlah impor daging sapi beku jenis secondary cut.
Atas hal tersebut, saat ini regulasi dari Permentan No. 58 Tahun 2015 pun sedang direvisi agar importasi ini dapat segera dilaksanakan.
|berbagai sumber|
No comments