.quickedit{ display:none; }
Select Menu

Ads

Random Posts

Lorem 1

Technology

Circle Gallery

Shooting

Racing

News

Lorem 4

BERITA LANSIR, JAKARTA - Kran impor jeroan dari berbagai negara yang dikeluarkan pemerintah telah menjadi polemik tersendiri.

Tahun lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa jeroan adalah makanan hewan. Lalu kenapa tahun ini impor jeroan tersebut dilakukan? 

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Ketut Diarmita mengatakan bahwa jeroan bukanlah makanan yang asing untuk masyarakat Indonesia, bahkan negara-negara maju Eropa sekalipun.

"Secara kultur, untuk masyarakat Indonesia, makan jeroan sebenarnya sudah jadi budaya. Artinya itu sebenarnya dari dulu tidak jadi masalah. Bahkan untuk masyarakat tertentu, jeroan merupakan makanan kelas tinggi," kata Ketut, di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (19/7) kemarin.

Melihat fakta di lapangan, lanjut Ketut, kebutuhan daging terus meningkat dan juga keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan protein dengan harga yang terjangkau pada masyarakat membuat kebijakan impor menjadi pilihan saat ini.

"Dan yang makan jeroan sebenarnya bukan hanya kita di Indonesia. Di Eropa, seperti Italia, Spanyol, Skotlandia, Turki, Korea, Jepang masih makan jeroan," ujar Ketut.

Kebutuhan akan daging khususnya di Jabodetabek, tambah Ketut, sangatlah tinggi. Di lain pihak tugas Kementan juga menjaga harga daging tetap stabil di kisaran Rp 80.000 per kg.

Dengan banyaknya permintaan, maka harga jelas menjadi fluktuatif. Akhirnya, Kementan mencari pilihan.

"Kita beri choices ada daging segar, frozen, dan jeroan. Sebenarnya kalau impor sapi bakalan kita sekaligus impor jeroan. Karena selain kulit kan ada jeroan juga. Itu ada sekian ribu jeroan, dan kita makan, bukan dibuang," kata Ketut.

Di samping itu, kebijakan impor jeroan yang dilakukan pemerintah hanya merupakan rencana jangka pendek dalam rangka menstabilkan harga daging sapi dan juga pemenuhan protein di masyarakat.

Menteri Pertanian pun menegaskan, jumlah jeroan sapi yang diimpor tidak lebih besar dari jumlah impor daging sapi beku jenis secondary cut.

Atas hal tersebut, saat ini regulasi dari Permentan No. 58 Tahun 2015 pun sedang direvisi agar importasi ini dapat segera dilaksanakan.

|berbagai sumber|

- -
BERITA LANSIR, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menanggapi laporan dari Kapolri dan Kapolda Sulawesi Tengah terkait tewasnya terduga teroris Santoso dan Muchtar sebagai suatu prestasi yang menggembirakan. 
Terduga teroris+berita lansir
Terduga teroris Santoso (bagikan.me)
"Prestasi yang diraih oleh tim gabungan ini cukup menggembirakan. Dan mudah-mudahan, operasi di sana segera bisa diakhiri. Karena bagaimanapun operasi yang dalam jangka panjang, tentunya juga menimbulkan ketidaknyamanan warga. Sehingga dengan demikian, segera dipulihkan kehidupannya,” kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7).
Lebih lanjut Seskab menambahkan masih akan dilakukan identifikasi DNA untuk memastikan bahwa kedua jenazah adalah benar Santoso dan Basri.
Menanggapi operasi penangkapan ini, tambah Seskab, berharap tindakan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia juga segera bisa ditekan.
“Jadi mudah-mudahan dengan demikian, persoalan penanganan terorisme ini juga akan makin terkoordinasi dengan baik, antara TNI, kemudian BNPT sendiri, kemudian  Polri dan penegak hukum lainnya,” ujar Seskab.
Sementara itu, secara terpisah Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa dari sejumlah saksi awal yang ada di Bandara dan anggota yang mengenal yang bersangkutan, kira-kira 90 persen adalah Santoso. Sementara berdasar tato yang ada di belakang badan, kira-kira 70 persen adalah Muchtar.
Operasi Tinombala
Seperti diketahui, jenazah saat ini sudah sampai dari TKP di Pegunungan Tambarana, menggunakan heli, dan dievakuasi ke Bandara Mutiara di Palu. Setelah dari bandara, jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palu. dan dibersihkan lagi.
Di rumah sakit, tambah Tito, nanti ada keluarga, kepala lingkungan dan tersangka lain yang ditahan di Polda Sulawesi Tengah dalam operasi Tinombala sebelumnya, yang akan diperlihatkan.
"Nanti, ya mungkin kira-kira 1-2 jam mendatang, kita akan mendapatkan lagi informasi. Konfirmasi ya tidaknya Santoso dari saksi-saksi ini,” ujar Tito.
Sementara itu,  Kapolda Sulawesi Tengah Rudy Sufahriadi  menjelaskan kronologi operasi Tinombala, saat tim alfa 92 melakukan patroli di wilayah Tambarana.
"Ketika berpatroli, ada lima orang bersenjata yang diduga DPO, dari jarak antara 30 sampai 20 meter mereka melihat, lalu mendekati. Ketika mencoba mendekati terjadi baku tembak. Dan disitulah tertembaknya dua DPO, laki-laki. Pertama, diduga Santoso karena ada tai lalat di antara alisnya. Yang kedua, ternyata setelah ada tim yang bersambung, tim yang penjemput, sudah dibawa ke pusat pesisir, diduga tersangka yang kedua adalah Basri,” kata Rudy .
Meski Santoso sudah tertangkap, tambah Kapolri,  operasi tetap dijalankan terus, sampai  operasi-operasi untuk menetralisis ideologi pro radikal pro kekerasan yang ada di sana.
|Setkab|
- -
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya,
Presiden Jokowi+elshinta+beritalansir
Presiden Joko Widodo (elshinta)
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Kejati,
Yang saya hormati Kapolri beserta seluruh jajaran Kapolda yang hadir.
Yang pertama, undangan saya pada pagi hari ini, ingin mengevaluasi, karena setahun yang lalu saya sudah memerintahkan di Bogor, sudah berbicara di Bogor. Sehingga setelah setahun, saya ingin apa yang saya sampaikan itu, kita evaluasi.
Seperti kita tahu, kompetisi antarnegara, persaingan antarnegara sekarang ini betul-betul sangat ketat sekali. Begitu kita kehilangan waktu, detik, jam, atau hari saja momentum-momentum itu akan hilang. Begitu kita tidak merespons sesuatu, adanya perubahan di negara yang lain, di kawasan yang lain, kita akan kehilangan banyak hal.
Oleh sebab itu, saya minta di jajaran Kejaksaan Agung, jajaran Kepolisian, Polri betul-betul garis lurusnya itu ada, setiap merespons kejadian, setiap merespons perintah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sampaikan.
Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan-terobosan, baik yang namanya deregulasi ekonomi, sudah 12 yang kita keluarkan. Kemudian terobosan yang berkaitan dengan amnesti pajak juga sudah kita keluarkan. Segala jurus yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan tetapi kalau ini tidak didukung, tidak ada support yang ada di jajaran di daerah, baik di Pemerintah Daerah, baik di jajaran Kejari, Kejati, jajaran Polresta, jajaran Polda, ya tidak jalan. Sekali lagi, semuanya harus segaris, semuanya harus seirama sehingga orkestrasinya menjadi sebuah suara yang baik.
Ada lima hal, tahun yang lalu yang saya sampaikan kepada Saudara-saudara semuanya. Yang berkaitan, yang pertama bahwa kebijakan, bahwa diskresi tidak bisa dipidanakan, jangan dipidanakan. Yang kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga sama. Tolong dibedakan mana yang niat nyuri, mana yang niat nyolong, dan mana yang itu tindakan administrasi. Saya kira aturan di Badan Pemeriksa Keuangan jelas, mana yang pengembalian, mana yang tidak. Yang ketiga, kerugian yang dinyatakan BPK itu masih diberi peluang 60 hari. Ini juga harus diberikan catatan. Yang keempat, kerugian negara itu harus konkret, harus konkret, tidak mengada-ada. Yang kelima, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum kita melakukan penuntutan. Ya kalau salah bener, kalau enggak salah?
Saya kira lima hal ini, yang sudah saya sampaikan setahun yang lalu. Evaluasi perjalanan setahun ini, saya masih banyak sekali mendengar, masih banyak sekali mendengar, yang tidak sesuai yang saya sampaikan. Kita harus mengawal pembangunan ini dengan sebaik-baiknya, di kabupaten, di kota, di provinsi, termasuk di pusat. Sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan agar betul-betul dijadikan perhatian. Saya masih banyak keluhan dari bupati, saya masih banyak keluhan dari wali kota, saya masih banyak keluhan dari gubernur. Nanti saya akan blak-blakan kalau sudah tidak ada media.
Saya kita itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
|Humas Setkab|
-
JAKARTA, BERITA LANSIR - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akan menggelar konferensi pers terkait pencatutan namanya dalam kasus #PapaMintaSaham, Jumat (11/12).

Dalam pesan singkat yang tersebar di WA, acara Konferensi pers tersebut akan diadakan di Kantor Menko Polhukam, di Ruang Bima, Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, pada pukul 17.00 WIB.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam rekaman yang dilakukan oleh CEO Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin saat melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebanyak 66 kali. 

Saat ini kasus #PapaMintaSaham telah bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung. 


Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.(sumber foto: berdikarinews)
  
-
JAKARTA, BERITA LANSIR - Lagi-lagi pihak kepolisian menangkap artis yang terlibat kegiatan prostitusi online semalam, Kamis (11/12). Hal ini disampaikan Subdit III Ditpidum Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol. Umar Surya Fana. 

"Benar bahwa tadi malam pihak kepolisian kembali membongkar praktik prostitusi online yang dijalani oleh dua wanita yang diduga berprofesi sebagai artis dan model, artis NM dan PR," ungkap Kombes Pol. Umar. 

Selain kedua artis juga diamankan dua orang lainnya, yakni F seorang manajer artis dan O yang berperan sebagai pencari pelanggan. 

Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kedua artis dan model panas (NM dan PR) diduga memasang tarif sekali kencan yang cukup fantastis. "Menurut pengakuan, NM dipasang dengan tarif Rp 65 Juta, sedangkan PR dibanderol dengan harga Rp 50 juta," jelasnya.

Sumber dari internal kepolisian menyebutkan, NM adalah artis yang biasa tampil di layar kaca. NM adalah Nikita Mirzani. Sementara PR menurut berbagai sumber merupakan mantan Finalis Puteri Indonesia.

"Iya benar (NM adalah Nikita Mirzani)," kata seorang perwira polisi yang enggan disebutkan namanya, Jumat (11/12), dini hari tadi.

Berikut pose-pose "menantang" Nikita Mirzani dalam aku Instagram-nya @nikitamirzanimawardi






-
Presiden Joko Widodo.(dok.ayobandung)
Bismilaahirrahmaanirrahim
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,  yang saya hormati pimpinan lembaga negara, pimpinan KPK,  para menteri kabinet kerja,  hadirin sekalian yang saya muliakan.
Kita melawan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara, tapi kita memberantas korupsi  karena korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia,  korupsi terbukit membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Korupsi terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa di dunia dari kemakmuran bersama. Itulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia,  serta musuh semua bangsa-bangsa.
Korupsi di manapun di dunia, termasuk di Indonesia berkembang, berevolusi,  sampai pada tahap dimana korupsi itu dilakukan secara sistematis, dan bahkan sudah berjejaring. Karena sudah masuk sampai masa berjejaring maka untuk melawan korupsi bagi saya hanya perlu keberanian untuk menjalankan dua langkah, aksi pencegahan yang betul-betul nyata, serta tindakan penegakan hukum yang betul-betul tegas.
Tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,  karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Untuk itu pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan.
Mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan kepemerintahan elektronik atau e-government mulai dari cash flowmanagement system, pajak online,  e-budgeting, e-purchasing system, e-catalog,  pemanfaatan whistle blowler system,  serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi. Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi akuntabilitas.
Hadirin sekalian yang saya hormati,  untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif. Kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi. Kata kuncinya adalah kerjasama bahu-membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif,  legislatif, dan yudikatif. Kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin,  pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas korupsi.
Pada kesempatan ini saya mengajak semua elemen bangsa agar mengukuhkan semangat bersama kita, yaitu Indonesia yang bebas dari korupsi. Semangat bersama itu tidak akan terwujud apabila kita tidak bersatu melawan korupsi tanpa sinergi antar lembaga negara untuk melawan korupsi. Yang senang adalah para koruptor. Semakin agenda pemberantasan korupsi kita terhambat yang menikmati adalah para koruptor. Semakin kita terjebak hanya dalam wacana tanpa aksi nyata, yang tertawa-tawa adalah koruptor.
Padahal tantangan ke depan kita  sangat berat,  kita sedang memasuki era baru,  era kompetisi-kompetisi antar negara,  kita akan tidak mampu bersaing dengan bangsa lain, atau bahkan digulung oleh bangsa lain jika kita tidak efisien, jika perilaku koruptif berlangsung secara masif dan sistematis. Jelas korupsi akhirnya akan menghambat visi kompetisi ini, menghambat kita berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Saudara-saudara sekalian peringatan hari anti korupsi se dunia hari ini mengingatkan kita bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. Korupsi tidak akan bisa dilawan oleh satu orang, atau satu lembaga saja, harus ada usaha kolektif dan partisipasi dari 250 juta rakyat Indonesia untuk bersama-sama melawan korupsi, mulai dari lingkungan terdekatnya. Kita juga mengajak seluruh rakyat dunia untuk melawan kejahatan kemanusiaan ini.
Saya percaya jika semua elemen-elemen bangsa dilibatkan secara aktif, akan lahir ide-ide kreatif, akan lahir keberanian, akan lahir ketegasan untuk memberantas korupsi di tanah air. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pemerintah akan mendukung semua langkah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Akhir kata kita tidak boleh gagal untuk melawan korupsi, karena bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar jika kita bebas dari korupsi.
Terima kasih
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
(Humas Setkab)
- -
JAKARTA, BERITA LANSIR - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut rekaman otentik yang diklaim Presdir Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung merupakan bentuk konspirasi politik antara Freeport dan Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon.(Sumber foto: ejournalism)
"Yang di Kejaksaan Agung itu aneh. Karena ada direksi Freeport malam-malam datang ke Kejaksaan Agung, itu tidak lazim. Pasti ada konspirasi, seperti ada kedaruratan politik. Ini aneh," ungkap Fadli saat memberikan keterangan kepada wartawan di gedung Dewan, Jumat (4/12). 

Politikus Partai Gerindra itu mendesak Kejaksaan Agung harus bersikap profesional, jangan menjadikan lembaga yudikatif sebagai kendaraan politik.

"Jangan main-main dengan hukum," tegas Fadli Zon.

Selain itu, dia menepis tuduhan keterlibatan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam polemik ini, setelah namanya, bersama tokoh-tokoh penting politik lain, disebut namanya dalam rekaman.
-
JAKARTA, BERITA LANSIR - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa secara umum keberhasilan pencapaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-36 tahun 2015, seperti pembangunan dan pelebaran jalan, perbaikan jembatan dan pembangunan jembatan, pembangunan saluran irigasi, sasaran pembangunan fisik maupun non-fisik program, yang‎ dilaksanakan di 13 Kodam dapat diselesaikan sesuai rencana waktu yang telah ditentukan. Demikian penyampaian Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, saat membuka Rapat Paripurna TMMD di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/12/2015).


Sumber foto: Puspen TNI
“Pelaksanaan TMMD diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral, baik oleh TNI, Polri, lembaga maupun kementerian terkait mendapat respon positif dari masyarakat.  Respon positif dari masyarakat  karena program TMMD telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah terisolir, desa tertinggal, daerah perbatasan, maupun daerah kumuh perkotaan," ungkap Panglima TNI dalam keterangan tertulis yang disampaikan Puspen TNI, Kamis (3/12).

Beberapa sasaran fisik yang telah ‎dikerjakan meliputi pembangunan jalan, rehabilitas saluran air, pembuatan atau rehabilitas jembatan, rumah ibadah, sekolah, perbaikan rumah tidak layak huni, pembuatan jamban sehat, serta pembangunan maupun perbaikan fasilitas umum dan sosial lainnya. 

“Sedangkan untuk sasaran non-fisik, kegiatan yang telah dilaksanakan mencakupi kegiatan penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan, pengobatan, pertanian, peternakan, serta keterampilan kerja,"ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI selaku Penanggung Jawab Umum (PJU) dalam pelaksanaan TMMD mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pencapaian sasaran fisik pada TMMD Tahun 2015.

Beberapa program yang telah dicapai dalam TMMD antara lain, pembangunan dan pelebaran jalan sepanjang 390 km, pembangunan talud sebanyak 29 lokasi, rehab jembatan sebanyak 5 unit, pembangunan jembatan sebanyak 76 unit. 

Selain itu, pembangunan TNI juga berhasil membuat saluran irigasi sepanjang 19,7 km, pembangunan gorong-gorong sebanyak 151 unit, pembangunan plat beton sebanyak 59 unit, dan pembangunan MCK sebanyak 100 unit. 

Pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 82 unit, rehab rumah tidak layak huni sebanyak 151 unit, pembuatan sekaligus rehab tempat ibadah sebanyak 58 unit, rehab Balai Desa dan Pos Kamling sebanyak 49 unit, pembuatan bak mandi sebanyak 6 unit dan penanaman pohon sebanyak 5.500 pohon.

Lebih lanjut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, keberhasilan pelaksanaan tugas TMMD akan sangat bergantung kepada seberapa besar dukungan, kesadaran serta rasa tanggung jawab dan kepedulian seluruh komponen bangsa. Karena tanpa dukungan itu semua, tidak mungkin program ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif. 

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban moral TNI sekaligus sebagai salah satu kegiatan positif yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,"ujarnya.

Kegiatan ini, tambah Panglima TNI, dapat  diberdayakan secara efektif sehingga terbangun situasi yang kondusif yang pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan yang makin harmonis antara TNI dengan Rakyat.

"Pada hakekatnya TNI berasal dari rakyat, dibangun dan dibesarkan oleh rakyat selanjutnya bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat,"harap Panglima TNI.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pencapaian sasaran TMMD, perlu optimalisasi penyelenggaraan TMMD Tahun 2016 ke depan, yakni melalui TMMD agar ditingkatkan kedekatan TNI, pemerintah daerah, instansi lainnya dengan rakyat, dalam menjalin kerja sama guna mewujudkan percepatan pembangunan di daerah. 

“Tingkatkan koordinasi yang sudah terjalin selama ini, baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pengakhiran penyelenggaraan TMMD, agar pencapaian sasaran lebih optimal,"tandas Panglima TNI.

|Puspen TNI|